LAMA tak menyampaikan pandangannya di hadapan publik, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkesempatan melemparkan kritik dan sarannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari pertumbuhan ekonomi, kebijakan pajak, stabilisasi harga sembako hingga kebijakan migas tidak luput dari sorotannya.
Mengenai pertumbuhan ekonomi yang melambat, SBY meminta pemerintahan Jokowi mengembalikan pertumbuhan Indonesia ke angka 5%. Pasalnya, jika pertumbuhan tidak dikembalikan ke angka tersebut akan berimplikasi luas.
Hal tersebut disampaikan SBY dalam presentasinya di depan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), bertema "Visi Perekonomian Indonesia ke Depan", di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
"Bagaimanapun growth harus dibawa kembali menuju 5% sampai 6%. Kita bicara 5% menuju 6%. Karena kalau tidak dikembalikan ke angka 6%, implikasinya luas," ujarnya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, lanjut politisi Partai Demokrat ini, belanja pemerintah harus ditingkatkan dengan dikalkulasikan setelah memperhatikan penerimaan (revenue) negara. Terpenting, jangan pengeluaran justru lebih besar daripada pemasukan.
"Jangan besar pasak dari pada tiang. Defisit ada hitungannya. Setelah kalkulasi penerimaan, pilih pembelanjaan yang dapat stimulasi pertumbuhan. Karena itu satu-satunya yang dimiliki pemerintah, APBN," imbuhnya.
Sebab, kata SBY, jika daya beli masyarakat rendah, harga kebutuhan pokok naik, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka akan menurunkan belanja rumah tangga. Apalagi jika investor masih bersikap wait and see terhadap perekonomian Indonesia, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air.
"Kalau government spending juga menurun, lengkap sudah menyumbang secara negatif. Karena itu tools yang at hand di tangan pemerintah. Pastikan APBN ada komponen yang stimulasi pertumbuhan. Kalau rakyat kita susah sehari-hari membeli kebutuhannya di sejumlah komoditas, government must be willing untuk membantu mereka," tandasnya.
SBY menuturkan, krisis nasional yang terjadi pada 2008 menjadi pengalaman berharga bagi Indonesia. Dia bersama pemerintah kala itu mengaku telah berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis tersebut.
Menurutnya, hal ini terjadi lantaran pemerintah tidak terlambat mengantisipasi krisis yang terjadi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, hingga media juga bersuara satu untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis pada saat itu.
"Faktanya krisis 2008-2009 kita mampu kurangi dampak krisis. Kalau dielaborasi kenapa kita selamat krisis? Pertama, antisipasi langkah kita enggak terlambat. Sehingga policy action dan respons tepat dan timely. Semua berstu dan sinergi," katanya.
Dia menjelaskan, pemerintah saat itu mengatasi dampak krisis dengan menggunakan strategi yang disebutnya "keep buying strategy". Artinya, meski saat itu perekonomian Indonesia tengah lesu namun pastikan masyarakat masih mampu membeli barang-barang yang dibutuhkan.
"Mungkin saja tiap pemerintah punya strategi beda-beda. Dulu saya pakai keep buying strategy. Ketika kita pakai pilihan itu, banyak masukan dari pebisnis," terangnya.
SBY mengatakan, selama masih ada permintaan (demand) maka sektor riil tidak akan bangkrut. Jika perusahaan tidak bangkrut, maka tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran seperti yang terjadi sekarang.
"Karena itu kewajiban pemerintah baik policy maupun action harus bantu rakyat kecil. Tanpa bantuan, rakyat enggak bisa penuhi kebutuhannya. Fiskal memang enggak bagus, tapi rakyat harus bisa membeli," imbuhnya.
Kemudian, lanjut dia, porsi belanja pemerintah juga harus dijaga sebaik mungkin agar ada stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Terakhir kita ringankan beban perusahaan khususnya yang bakal lakukan PHK besar-besaran," jelas SBY.
Posting Komentar